Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI TAKALAR
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Pemohon Termohon Status Perkara
2/Pid.Pra/2021/PN Tka Helmiirawan, S.Pd. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR Minutasi
Tanggal Pendaftaran Selasa, 26 Okt. 2021
Klasifikasi Perkara Sah atau tidaknya penetapan tersangka
Nomor Perkara 2/Pid.Pra/2021/PN Tka
Tanggal Surat Selasa, 26 Okt. 2021
Nomor Surat -
Pemohon
NoNama
1Helmiirawan, S.Pd.
Termohon
NoNama
1KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
Kuasa Hukum Termohon
Petitum Permohonan

FAKTA-FAKTA  

Bahwa Saya Sebagai PEMOHON (Helmiirawan.S.Pd) adalah seorang warga negera Indonesia yang berprofesi sebagai Petani didesa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Telah diTetapkan Sebagai Tersangka Oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Tanpa Hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/Atau Kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Atas Antara Golongan Suku Ras dan Agama (SARA) Atau Tanpa Hak membuat dapat diakses nya Informasi Elektronik/Atau sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) dan Atau Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik Saya (Pemohon) menganggap proses hukum dari Awal Penyelidikan Sampai Penyikan Penyidik/Penyidik, Pembantu Sangat Tidak Profesional,Tendensius Menyalahi Prosedur,Cenderung Maladministrasi Serta Sewenang-Wenang dan Lalai dalam menjalankan tugasnya maka dari itu Pemohon ingin menguraikannya sebagai Alasan Permohonan Praperadilan ini diAjukan :

1. Penanganan Perkara Yang Tidak Profesional

2. Penerapan Pasal Yang Tendensius

3. Penyitaan Barang Bukti,Pengrusakan,Kesewenang-Wenangan dan Cacat Administrasi Serta Mengakibatkan Kerugian   

4. Penggeledahan

5. Termohon Mengabaikan Petunjuk Penanganan Perkara

yang telah Menjalankan Petunjuk Penanganan perkara (SKB) Pada Kasus Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik dengan Kasus yang sama serta pelaporan yang hanya berbeda dua (2) Hari ini Kemudian telah menunjukkan/memperlihatkan Tidak Adanya Perlakuan yang Sama didepan Hukum.

Pihak Dipublikasikan Ya